REMOVAL OF THE CAPITAL CITY


Efforts to relocate the capital of Indonesia began in 2019 during the presidency of Joko Widodo. Through a limited government meeting on April 29, 2019, Joko Widodo decided to move the country's capital outside of Java.  The relocation of this capital city is contained in the National Medium-Term Development Plan 2020-2024. On August 26, 2019, President Joko Widodo announced that a new capital city would be built in the administrative area of ​​Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan.

I totally agree with the relocation of the capital city. Why? because our current capital city, Jakarta, is in a very poor condition. not only that, residents of the capital city that can be said to have overpopulated must be addressed immediately.
In addition, plans to move the capital city from Jakarta to other regions have actually been discussed since the reign of Soekarno to Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY himself has agreed about the planned transfer of this capital city.

According to President Joko Widodo, the reason for the areas in Penajam Paser Utara and Kutai Kertanegara being the location of a new capital city is the small risk of natural disasters in the region, locations that are "in the middle of Indonesia", locations near the cities of Balikpapan and Samarinda that have been developed, "relatively complete infrastructure", and the existence of 180 hectares of land that has been controlled by the government.


In an announcement on August 26, 2019, Joko Widodo said the government would soon draft a law for moving the capital to be approved by the House of Representatives. Construction will begin in 2020, and the removal will be done in stages starting from 2024.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

HAM UNTUK LGBT

Image
   HAM UNTUK LGBT       Oleh : Jeni Arsyad. HS  Tentunya kita semua tau apa itu HAM atau Hak Asasi Manusia. Bahkan sejak masih menduduki bangku SD kita sudah diperkenalkan dengan HAM. Yang kita tau, HAM merupakan hak yang sejatinya telah ada dan melekat dalam diri kita semenjak kita dilahirkan hingga kita meninggal sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengganggu gugat ketetetapan tersebut. Tapi pertanyaannya adalah apakah HAM itu benar-benar ada? Dari segi Hukum, sudah jelas keberadaan HAM itu benar adanya. Bahkan, telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang. Dalam pasal 28 misalnya. Tapi jika kita lihat dari segi pengimplementasian, sepertinya belum. Buktinya, banyak ketidakadilan yang terjadi disekitar kita dan hal itu dibiarkan begitu saja bahkan beberapa diantaranya ada juga yang dibenarkan. Di Indonesia sendiri ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang disepelekan dan tidak mendapatkan perhatian dari ...
Read more
Image
GENDER EQUALITY Unlike the old days, the difference between men and women is no longer felt the difference. Everything feels fine as an equal and equal opportunity. But in fact, if seen from the number of world leaders, the ministers in Indonesia career positions for women there are still gaps in careers. From this statement, arises a question. Is gender equality necessary in Indonesia? You could say, gender equality cannot be felt by all women. We are equal, but not yet evenly distributed. The biggest problem is the possibility of child marriage in which 15% of girls in Indonesia marry at the age of less than 18 years (Unicef, March 2018). In addition to this, which endangers health, can increase the high circle of poverty due to the loss of the right to school, weaken economic power, and eventually return to the same cycle which leads to cultural habits. That should be stopped. The good news, the government in Indonesia drafted regulations that raise the minimum l...
Read more

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (point me-6) sebagai dampak dari penyebaran Covid 19

Image
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (point me-6) sebagai dampak dari penyebaran Covid 19 Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19. Nah dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan sedikit makna dari poin ke-6 dalam Peraturan Me...
Read more