Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (point me-6) sebagai dampak dari penyebaran Covid 19


Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 (point me-6) sebagai dampak dari penyebaran Covid 19


Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mengacu pada atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa, di mana ditentukan bahwa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tersebut. Dengan demikian, adanya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 merupakan perintah untuk melakukan refocusing kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19.
Nah dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan sedikit makna dari poin ke-6 dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Dalam konteks BLT, perlu penjelasan dan penegasan secara regulasi siapa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa. Terkait hal ini, dalam Permendes 6/2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Dalam Permendes 6/2020 sudah ditentukan bahwa mekanisme pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Relawan yang dimaksudkan adalah Relawan Tanggap COVID-19, yang perintah pembentukannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020. Relawan tersebut melakukan pendataan terfokus pada RT, RW, dan desanya. Bentuk dan tata kelola RT, RW dan desa tentu dapat disesuaikan dengan kondisi riil masing-masing daerah. Setelah para relawan desa melakukan pendataan, hasil pendataan sasaran keluarga penduduk miskin dilakukan musyawarah desa (gampong) dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data penduduk miskin yang berhak menerima BLT. Lalu legalitas dokumen hasil pendataan yang sudah divalidasi dan finalisasi ditandatangani oleh Kepala Desa. Kemudian, dokumen ini oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Akhirnya, dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Secara juridis (aturan) proses pendataan ini sederhana saja. Maka jangan dibuat ribet dan rumit.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

HAM UNTUK LGBT

Image
   HAM UNTUK LGBT       Oleh : Jeni Arsyad. HS  Tentunya kita semua tau apa itu HAM atau Hak Asasi Manusia. Bahkan sejak masih menduduki bangku SD kita sudah diperkenalkan dengan HAM. Yang kita tau, HAM merupakan hak yang sejatinya telah ada dan melekat dalam diri kita semenjak kita dilahirkan hingga kita meninggal sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada seorang pun yang berhak mengganggu gugat ketetetapan tersebut. Tapi pertanyaannya adalah apakah HAM itu benar-benar ada? Dari segi Hukum, sudah jelas keberadaan HAM itu benar adanya. Bahkan, telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang. Dalam pasal 28 misalnya. Tapi jika kita lihat dari segi pengimplementasian, sepertinya belum. Buktinya, banyak ketidakadilan yang terjadi disekitar kita dan hal itu dibiarkan begitu saja bahkan beberapa diantaranya ada juga yang dibenarkan. Di Indonesia sendiri ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM yang disepelekan dan tidak mendapatkan perhatian dari ...
Read more
Image
GENDER EQUALITY Unlike the old days, the difference between men and women is no longer felt the difference. Everything feels fine as an equal and equal opportunity. But in fact, if seen from the number of world leaders, the ministers in Indonesia career positions for women there are still gaps in careers. From this statement, arises a question. Is gender equality necessary in Indonesia? You could say, gender equality cannot be felt by all women. We are equal, but not yet evenly distributed. The biggest problem is the possibility of child marriage in which 15% of girls in Indonesia marry at the age of less than 18 years (Unicef, March 2018). In addition to this, which endangers health, can increase the high circle of poverty due to the loss of the right to school, weaken economic power, and eventually return to the same cycle which leads to cultural habits. That should be stopped. The good news, the government in Indonesia drafted regulations that raise the minimum l...
Read more